Larangan Norwegia dan Dampaknya

Keputusan pemerintah Norwegia untuk mencabut izin ekspor NSM yang dibangun oleh Kongsberg Defence & Aerospace menjadi pukulan bagi Angkatan Laut Malaysia. Meskipun Kuala Lumpur telah membayar sekitar 95 persen dari kontrak senilai €126 juta, izin yang dicabut membuat proyek kapal tempur pesisir (LCS) Malaysia menghadapi hambatan signifikan. Para analis menyebut langkah ini bisa membuat kapal baru Malaysia seperti “harimau tanpa taring”, karena kehilangan kemampuan utama untuk menghadapi kapal yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan.

Baca juga: Prabowo Kembali ke Paris, Diplomasi yang Kini Tak Lagi Sekadar Seremonial

Upaya Malaysia Mencari Alternatif

Menyusul larangan NSM, Malaysia mulai menjajaki beberapa opsi pengganti dari negara lain. Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin menyatakan prioritas pemerintah adalah menemukan sistem yang tidak mengharuskan perancangan ulang kapal, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan yang besar. Beberapa negara telah mengajukan proposal, dan Angkatan Laut Malaysia akan mengevaluasi setiap tawaran berdasarkan kepercayaan, biaya, waktu pengiriman, serta kemungkinan modifikasi kapal.

Pembelaan Norwegia

Norwegia menyatakan pencabutan izin ekspor dilakukan demi mengontrol teknologi pertahanan yang sensitif. Kementerian Luar Negeri Norwegia menegaskan langkah ini membatasi ekspor kepada sekutu dan mitra terdekat. Namun, dampaknya tetap signifikan bagi Malaysia, yang telah menunggu lebih dari satu dekade untuk modernisasi kapal LCS-nya.

Respons Malaysia

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut langkah Norwegia sebagai tindakan sepihak dan tidak dapat diterima. Malaysia menuntut kompensasi lebih dari 1 miliar ringgit, termasuk pembayaran yang sudah dilakukan dan biaya adaptasi sistem. Pemerintah menekankan bahwa kontrak pertahanan yang telah ditandatangani tidak bisa diperlakukan sembarangan karena menyangkut keamanan nasional.

Baca juga: Jepang Berhasil Uji Mesin Pesawat Hipersonik, Perjalanan Tokyo-AS Diprediksi Hanya 2 Jam

Tantangan Operasional LCS

Kapal LCS pertama Malaysia, KD Maharaja Lela, masih dapat beroperasi tanpa sistem rudal NSM. Namun, analis Collin Koh menekankan bahwa kehilangan rudal utama membatasi kemampuan ofensif kapal tersebut. LCS dirancang sebagai platform tempur terintegrasi, sehingga kekurangan rudal membuat kapal tersebut kurang optimal menghadapi tantangan di perairan sengketa.

Pilihan Rudal Alternatif

Rudal Exocet MM40 Block 3C disebut sebagai pengganti logis, karena LCS Malaysia awalnya dirancang untuk sistem buatan Prancis ini. Namun, biaya integrasi, waktu pelatihan ulang, dan modifikasi kapal menjadi tantangan utama yang bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Dampak Regional dan Geopolitik

Larangan Norwegia memunculkan ketidakpastian terhadap strategi pengadaan Malaysia, terutama saat negara lain seperti Turki, Korea Selatan, dan Jepang sedang agresif menjual sistem pertahanan ke Asia Tenggara. Malaysia juga mempertimbangkan opsi dari India, Rusia, dan China, dengan catatan pengawasan ketat pada teknologi sensitif.

Analisis Ahli

Chong Ja Ian, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, menyebut Malaysia harus menjaga kepercayaan antara mitra. Setiap transfer teknologi sensitif memerlukan jaminan bahwa informasi tidak akan bocor ke pesaing. Kebijakan “berteman dengan semua” Malaysia kini diuji dalam konteks persaingan teknologi pertahanan di Laut China Selatan.

The post Norwegia Larang Ekspor NSM ke Malaysia, Modernisasi Angkatan Laut Terhambat appeared first on primeheadline.id.